You are here

New Releases

2021 Voluntary National Review (VNR): THE INCLUSION OF PEOPLE WITH DISABILITIES

Publication

2021 Voluntary National Review (VNR):

On the Implementation of the 2030 SDGs in the Impacts of COVID-19 Pandemic in Indonesia

The Inclusion of People with Disabilities

Full review

2021 Voluntary National Review (VNR): THE INCLUSION OF GENDER

Publication

2021 VOLUNTARY NATIONAL REVIEW (VNR):

On the Implementation of the 2030 SDGs in the Impacts of COVID-19 Pandemic in Indonesia

The Inclusion of Gender

Full review

Country Programme Action Plan 2021 - 2025 for the Programme of Cooperation between the Government of Indonesia and the United Nations Population Fund

Technical Reports and Document

Country Programme Action Plan 2021 - 2025 for the Programme of Cooperation between the Government of Indonesia and the United Nations Population Fund

Full review

Pedoman Umum Pelaksanaan Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus 10 (2021-2025)

Technical Reports and Document

Program Kerja Sama Pemerintah Republik Indonesia (Rl}-United Nations Population Fund (UNFPA) Siklus Ke-10 (2021-2025} telah resmi sejak penandatanganan Country Programme Action Plan (CPAP} Periode 2021-2025 oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Perwakilan UNFPA di Indonesia pada tanggal 14Januari 2021. Program kerja sama tersebut selaras dan akan mendukung upaya Pemerintah RI dalam pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN} Periode 2020-2024- sebagaimana juga terkait dengan komitmen dalam International Conference on Population Development (ICPD} 1994 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) 2030.

Dengan mempertimbangkan aspek tata kelola yang baik (good governance), Pemerintah RI dan UNFPA perlu menyusun dan menyempurnakan Pedoman Umum (Pedum) yang akan menjadi acuan teknis dan terperinci mengenai pengelolaan program kerja sama. Selain itu, Pedum ini akan memberikan haluan yang jelas bagi berbagai unsur pemangku kepentingan yang terlibat, mulai dari instansi pemerintah, akademisi, swasta, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lainnya. Pedum ini tidak hanya berlaku bagi Pemerintah Indonesia, tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan yang ingin memahami konteks operasional kerja sama.

Pedum ini telah disusun dengan mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait akuntabilitas dan operasional pelaksanaan kerja sama, peraturan Perserikatan Bangsa­Bangsa (PBB), serta kebijakan dan prosedur yang berlaku di Pemerintah RI-UNFPA. Ped um ini sebagian besar akan meliputi aspek administrasi dan keterkaitan dengan aspek substansi dalam dokumen kerja sama yang ditetapkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, hingga penyelesaian program kerja sama.

Kami menyadari bahwa tata kelola yang baik merupakan suatu proses berkesinambungan untuk membenahi dan menyempurnakan tata kelola kerja sama, termasuk upaya kami melalui Pedum ini. Kami berharap Pedum ini dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program kerja sama, sehingga seluruh pemangku kepentingan mampu memaksimalkan target pembangunan yang hendak dicapai.

Full review

UNFPA Indonesia Programme Updates - May - June 2021

Situation Report

UNFPA Indonesia Programme Updates - May - June 2021

Full review

UNFPA Indonesia Programme Updates - 1 January - 30 April 2021

Situation Report

UNFPA Indonesia Programme Updates - 1 January - 30 April 2021

Full review

UNFPA Indonesia Covid-19 Response November-December 2020

Situation Report

UNFPA Indonesia Covid-19 Response Situational Report November-December 2020

Full review

Prioritizing Women and Girls in Humanitarian Crises, A look back at the 2019 Maluku Humanitarian Response

Publication

On September 26, 2019, a large-scale earthquake with a substantial magnitude of 6.5 struck Ambon, Maluku Province, with over 2,500 houses were damaged and 130,000 people were displaced, according to the National Agency for Disaster Management (BNPB). The United Nations Population Fund (UNFPA) was on the ground, under the coordination of The Ministry of Health as the Reproductive Health Sub Cluster Coordinator, to continue sexual and reproductive health (SRH) services and ensure the safety and dignity of women and girls.

 

Interactive photo story layout: http://bit.ly/2019MalukuHumResponse 

Full review

Pedoman Pelayanan Minimum Kesehatan Lanjut Usia (PMKL) pada Krisis Kesehatan

Pedoman Pelayanan Minimum Kesehatan Lanjut Usia (PMKL) pada Krisis Kesehatan

Publication

Crisis situations due to disasters, including pandemic outbreaks such as the COVID-19, increase older person's vulnerability (Ministry of Health, 2020). This book provides guidelines for implementing the Minimum Health Service for Older Persons to meet the older persons' essential needs during crisis situations. The implementation of the Minimum Health Service for Older Persons (Pelayanan Minimum Kesehatan Lansia) during a health crisis is focused on three objectives, namely (1) To ensure the availability and accessibility of general health and reproductive health services for the older persons, (2) To improve the health and protection aspects for the older persons in displaced conditions, and (3) To meet other essential needs of the older persons through multi-sectoral partnerships: WASH (water, sanitation, and hygiene), evacuation/shelters and the availability of food. Coordination between the Health and Displacement and Protection Cluster is the key to having better preparedness, response, and recovery plans in meeting the minimum needs of older persons in health crisis situations.

Full review

Panduan Perlindungan Hak Perempuan dari Diskriminasi dan Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Pandemi

Publication

Dalam keadaan yang begitu berat bagi perempuan dan anak perempuan, “Panduan Perlindungan Hak Perempuan dari Diskriminasi dan Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Pandemi” berada pada titik kritis. Disusun secara kolaboratif oleh KPPPA, UNFPA, dan UN Women bersama dengan anggota sub-klaster GBV lainnya, dengan dukungan dari UN MPTF COVID-19 pedoman ini menetapkan tidak hanya parameter minimum untuk pencegahan dan tanggapan GBV bagi perempuan dan anak perempuan dalam situasi kemanusiaan tetapi juga bagaimana menyesuaikan tanggapan kita dan menjadi inklusif dalam memenuhi kebutuhan khusus kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, korban perdagangan manusia, pekerja migran, pengungsi internal, dan lanjut usia.

Kami berharap dokumen ini, yang memberikan panduan langkah demi langkah tentang bagaimana banyak pemain dapat bekerja bahu-membahu untuk memperkuat pencegahan GBV dan mekanisme respons dan memperkuat ketahanan masyarakat selama pandemi, akan menjadi referensi berharga bagi semua orang yang berkomitmen untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi perempuan dan anak perempuan selama pandemi dan pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan perempuan dan anak perempuan di Indonesia.

Full review

Pages