Serang, 29 July 2024—BKKBN and UNFPA, the United Nations sexual and reproductive health agency, commemorated the World Population Day (WPD) 2024: “Uniting the power of inclusive data towards a resilient and equitable future for all” in Serang, Banten today (29/07). The joint national WPD celebration is an annual collaboration between BKKBN and UNFPA to celebrate progress, reflect on challenges and lessons learned, and advocate for stronger shared commitment to address urgent population issues.
Focusing on the power of inclusive data to build a resilient and equitable future for all, WPD 2024 is a call to action to ensure our data systems capture the full range of human diversity so that everyone is seen, can exercise their rights, and reach their full potential. “Data is important… We need accurate, solid, reliable data. Data is not a luxury, it’s a must have. Data is a good investment… for the development of any country and community,” UNFPA Indonesia Representative Hassan Mohtashami said. “Fewer than 3 in 10 UN Member States have the data required to monitor SDG progress since 2015 for at least half of SDG indicators,” he added.
Acting Governor of Banten Dr. Al Muktabar said that the Banten Province is committed to using data as the basis of population policy. “The main parameter of our development is what we can do for the community, for the people,” he affirmed.
Head of BKKBN dr. Hasto Wardoyo said in his keynote address and opening remarks that WPD 2024 is an opportunity to improve information collection and analysis, along with introspection. “Is everyone included in our data intervention? Is our data collection safe? Is our data accurate?,” dr. Hasto posed questions to ponder.
dr. Hasto emphasized on the urgency of inclusive data in ending maternal mortality. “We all must unite our vision: zero maternal death… We could not achieve the maternal mortality ratio target in the Millennium Development Goals due to lack of inclusive data. To achieve SDGs, we must ensure the availability of accurate data, along with acceleration of interventions.”
The Head of BKKBN also observed the delivery of postpartum family planning services through the family planning mobile service unit for 100 acceptors as part of the national postpartum family planning campaign aiming to reach 100,000 acceptors.
On this occasion, BKKBN launched the Banten Province Population Clock and signed a Memorandum of Understanding on strengthening the family development, population, and family planning program and Cooperation Agreement on Facilitating the Improvement of the Capacity of Contraceptive Services at Universities between BKKBN and Indonesian Midwifery Education Association (AIPKIND).
During the WPD 2024 talk show, BKKBN Deputy of Advocacy, Mobilization, and Information Drs. Sukaryo Teguh Santoso, Head of Banten Province BPS Ir. Faizal Anwar,. Bappenas Director of Population and Social Security Dr. Muhammad Cholifihani, and Ministry of Home Affairs Director of Information Management and Population Administration Drs. Akhmad Sudirman Tavipiyono echoed commitment to the provision and use of disaggregated data for evidence-based policymaking and inclusive development.
For more information, please contact:
Rahmi Dian Agustino (UNFPA Indonesia): agustino@unfpa.org
SIARAN PERS
Peringati Hari Kependudukan Dunia, UNFPA dan BKKBN berbicara tentang kekuatan data untuk membangun masa depan yang tangguh dan adil untuk semua
Serang, 29 Juli 2024–UNFPA, badan kesehatan seksual dan reproduksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam peringatan Hari Kependudukan Sedunia (HKD) 2024 bertema "Menyatukan Kekuatan Data Inklusif Menuju Masa Depan yang Tangguh dan Adil Untuk Semua" di Serang, Banten hari ini (29/07). Perayaan gabungan HKD nasional ini merupakan kolaborasi tahunan antara BKKBN dan UNFPA untuk merayakan kemajuan, merefleksikan tantangan dan pembelajaran, serta memperkuat komitmen bersama untuk mengatasi masalah kependudukan yang mendesak.
Fokus pada kekuatan data inklusif untuk membangun masa depan yang tangguh dan adil bagi semua, HKD 2024 adalah seruan untuk bertindak untuk memastikan sistem data memperhitungkan seluruh keragaman manusia sehingga setiap orang tercatat, dapat menggunakan hak-hak mereka, dan mencapai potensi penuh. “Data itu penting… Kita membutuhkan data yang dapat diandalkan, akurat, dan solid. Data bukanlah kemewahan melainkan kewajiban. Data adalah investasi yang baik… untuk pembangunan negara dan masyarakat,” ungkap UNFPA Indonesia Representative, Hassan Mohtashami. “Kurang dari 3 di antara 10 negara anggota PBB yang punya data lengkap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)... Jadi masih banyak ketidaklengkapan dalam data SDGs,” imbuhnya.
Pj. Gubernur Banten, Dr. Al Muktabar, M.Sc, mengatakan Provinsi Banten berkomitmen terhadap data sebagai basis kebijakan kependudukan. “Parameter utama dari desain pembangunan kita adalah apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat, untuk rakyat,” tegasnya.
Kepala BKKBN, dr. Hasto, menyampaikan dalam pidato kunci dan sambutan pembukaan acara bahwa HKD 2024 adalah kesempatan untuk menggabungkan lagi perbaikan dalam pengumpulan dan analisis informasi, sekaligus untuk melakukan introspeksi. “Apakah semua orang sudah tercakup dalam data intervensi kita, apakah pengumpulan data kita aman, apakah data yang kita miliki sudah akurat?" dr. Hasto melempar tanya.
dr. Hasto menegaskan pentingnya data yang inklusif dalam upaya menghapuskan kematian ibu. “Kita semua harus menyamakan visi kita: zero maternal death…Dulu, kita tidak bisa mencapai target kematian ibu dalam Millenium Development Goals (MDGs), salah satunya karena kurangnya data yang inklusif. Untuk SDGs ini, kita harus memastikan data yang akurat, diimbangi dengan percepatan intervensi.”
Kepala BKKBN juga melakukan peninjauan layanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP) on the spot yang memberikan pelayanan di mobil unit pelayanan (muyan) KB untuk 100 akseptor dalam rangka kampanye nasional KB pascapersalinan yang ditargetkan menjangkau 100.000 akseptor. Pada
Pada kesempatan ini, BKKBN meluncurkan Population Clock Provinsi Banten dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kontrasepsi di Perguruan Tinggi dengan Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND).
Dalam talkshow HKD 2024, Kepala BPS Provinsi Banten Ir. Faizal Anwar, M.T.., Ph.D, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Bappenas Dr. Muhammad Cholifihani, SE, MA, dan Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Kemendagri Drs. Akhmad Sudirman Tavipiyono, MM, MA menyuarakan komitmen terhadap pengumpulan dan penggunaan data terpilah untuk pembuatan kebijakan berbasis bukti dan pembangunan yang inklusif.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Rahmi Dian Agustino (UNFPA Indonesia): agustino@unfpa.org